Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Petani Yang Mendapatkan Fasilitas Permodalan Usaha Tani

Authors

  • yopiza yopiza Universitas Amir Hamzah
  • Nuhammad Akbar Universitas Amir Hamzah
  • Putri Ramadhani Rangkuti Universitas Amir Hamzah
  • Amrudi Universitas Amir Hamzah

Keywords:

Perlindungan Hukum, Petani, Permodalan Usaha Tani

Abstract

Dalam melindungi petani yang menerima permodalan baik dari pemerintah maupun swasta maka dibentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani. Perlindungan tersebut antara lain, pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan serta fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri. Selain itu dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Secara regulasi perlindungan hukum bagi petani diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 tanun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Perlindungan hukum bagi petani yang mendapatkan fasilitas pembiyaan usaha tani di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai adalah dengan memfasilitasi petani untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan pertanian seperti memberikan informasi kepada petani tentang mekanisme pembiyaan kredit usaha tani melalui perbankan dan melalui kredit usaha rakyat (KUR).

Downloads

Published

2023-08-18